Bupati Sinjai Buka Bimtek PPRG 2026, Tekankan Pentingnya Anggaran yang Berkeadilan Gender
SINJAI – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Sinjai Tahun 2026, di Aula Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sinjai, Rabu (14/10/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Sinjai ini diikuti oleh seluruh kepala subbagian (Kasubag) Keuangan dan Program dari perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai.
Dalam sambutannya, Bupati Sinjai menegaskan bahwa perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan instrumen penting untuk memastikan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran daerah mampu memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang dibelanjakan, banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, maupun jumlah keluaran yang dihasilkan. Lebih dari itu, perlu dipastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar mampu menjawab kesenjangan yang masih terjadi di tengah masyarakat.
“Perencanaan dan penganggaran responsif gender menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran daerah benar-benar mampu memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki di Kabupaten Sinjai,” tegasnya.
Bupati menjelaskan, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi pembangunan untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, program, serta kegiatan.
Penerapan PUG, lanjutnya, ditopang oleh empat pilar utama, yakni akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Keempat pilar tersebut menjadi landasan untuk memastikan perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya pembangunan, terlibat dalam pengambilan keputusan, memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya, serta menikmati hasil pembangunan secara adil.
“Pemahaman mengenai perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tidak cukup hanya bersifat teoretis. Saya berharap melalui bimbingan teknis ini, para peserta mampu menerapkannya secara nyata dalam dokumen perencanaan perangkat daerah,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarperangkat daerah, khususnya antara unsur perencana, pengelola keuangan, dan perangkat daerah yang memiliki tugas dalam pengarusutamaan gender.
Bupati berharap kegiatan tersebut tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata dalam praktik perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah, mulai dari penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, hingga pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
“Pengarusutamaan gender bukan hanya menjadi tanggung jawab satu perangkat daerah, tetapi merupakan strategi pembangunan yang harus diterapkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya masing-masing,” tegasnya.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, yakni Erlan Triska, S.IP., M.Adm., Kp., selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, serta Pebriani M., SKM., M.Kes., selaku Fungsional Perencana Madya sekaligus Fasilitator PUG Provinsi Sulawesi Selatan.
Melalui pelaksanaan Bimtek PPRG Tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap seluruh perangkat daerah semakin mampu mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, sehingga pembangunan daerah menjadi lebih adil, inklusif, responsif, dan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.(Tim Humas)
