Bupati Sinjai Hadiri Rakernas APKASI XVII, Fokus Sinkronisasi Kebijakan Daerah

BATAM - Forum nasional para kepala daerah kembali menjadi ruang konsolidasi kebijakan pembangunan kabupaten. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) yang berlangsung di Batam, sejumlah isu strategis daerah dibahas secara mendalam untuk memperkuat peran kabupaten dalam pembangunan nasional.

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, hadir bersama para bupati se-Indonesia dalam forum yang digelar di Aston Hotel Grand Lotus, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (19/01/2026).

Rakernas ini menjadi momentum penting untuk menyamakan arah kebijakan daerah di tengah dinamika pembangunan dan tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah kabupaten.

Sejumlah agenda krusial menjadi fokus pembahasan, di antaranya kebijakan Transfer Keuangan Daerah (TKD), reformasi birokrasi, pengelolaan aparatur sipil negara, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Ketua Umum APKASI sekaligus Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, dalam pembukaan Rakernas menekankan pentingnya memperkuat posisi kabupaten sebagai penggerak utama pembangunan daerah. Ia mendorong agar pemerintah kabupaten mampu menerjemahkan visi pembangunan nasional ke dalam kebijakan konkret yang menyentuh kebutuhan masyarakat.

Rakernas XVII APKASI juga diisi dengan dialog lintas sektor bersama sejumlah menteri, termasuk pembahasan isu pertanian, infrastruktur, dana desa, dan pembangunan kawasan perdesaan.

Selain itu, forum ini turut mengagendakan pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Agenda lainnya meliputi penyusunan rekomendasi kebijakan APKASI tahun 2026, peluncuran buku 25 Praktik Terbaik Kabupaten, serta peresmian Pusat Promosi Investasi Daerah (PPID) guna mendorong peningkatan investasi di tingkat kabupaten.

Salah satu sesi yang menyedot perhatian adalah dialog bersama Menteri Pertanian RI, Andi Amran Sulaiman, yang membahas penguatan ekosistem pertanian daerah sebagai fondasi kemandirian pangan, hilirisasi hasil pertanian, dan peningkatan kesejahteraan petani.

Rakernas APKASI XVII dijadwalkan berlangsung hingga 20 Januari 2026 dan diharapkan menghasilkan rumusan kebijakan yang memperkuat kapasitas kabupaten dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Tim Website)