Rekonsiliasi BPJS Kesehatan Triwulan II, Sekda Pastikan Setiap Rupiah Beri Manfaat bagi Masyarakat
SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan serta sejumlah pemangku kepentingan, kembali duduk bersama membahas pengelolaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Sinjai, Senin (7/9/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Sinjai tersebut secara khusus membahas pemutakhiran data dan rekonsiliasi iuran wajib segmen PPU PNSD, KP Desa, PBPU BP Pemda dan Bantuan Iuran Kabupaten Sinjai khususnya triwulan kedua tahun 2026.
Sekda Andi Jefrianto Asapa menjelaskan bahwa pertemuan ini menjadi upaya Pemerintah Daerah untuk memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki nilai manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menambahkan, pemutakhiran data perlu dilakukan secara berkelanjutan, mengingat data kepesertaan dapat mengalami perubahan, khususnya yang meninggal dunia namun terlambat dilaporkan.
Karena itu ia berharap forum ini dapat menghasilkan kesepakatan, setiap permasalahan dapat menemui solusi, agar pengelolaan anggaran jaminan kesehatan pemerintah daerah berjalan secara tepat, optimal dan akuntabel.
“Selaku Pemerintah Kabupaten Sinjai kami mengapresiasi rekonsiliasi ini. Kita ketahui bersama bahwa kesesuaian data itu penting sehingga kami berharap dapat terus dimuktahirkan apalagi sudah ada sistem yang mendukung rekonsiliasi,” ungkapnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak BPJS Kesehatan juga memberikan penjelasan mengenai alur penyelenggaraan Program JKN, mulai dari kepesertaan, pembayaran iuran, hingga mekanisme peserta memperoleh pelayanan kesehatan.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Watampone Harbu A. Hakim mengapresiasi Pemkab Sinjai yang selama ini dikenal tertib dalam pembayaran iuran.
“Kami berharap Sinjai ini menjadi contoh bagi daerah lain, mulai dari kualitas datanya hingga iurannya yang senantiasa tepat waktu,” ungkapnya.
Turut hadir Kepala BPJS Sinjai Aswin Agustiansyah, Kepala Dinas Kesehatan Sinjai dr. Kahar Anies, Kepala DPMD Yuhadi Samad, pihak KPPN, dan beberapa pihak terkait lainnya.(Tim Humas)
