Bupati Sinjai Buka Forum Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Dorong Perlindungan Pekerja
SINJAI – Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, membuka secara resmi Rapat Forum Kepatuhan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Sinjai yang digagas Kejaksaan Negeri Sinjai dan BPJS Ketenagakerjaan Sinjai di Gedung Command Center, Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Selasa (10/11/2026).
Bupati didampingi Wakil Bupati Sinjai, Andi Mahyanto Mazda. Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Budiman, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Sinjai beserta jajaran, serta sejumlah pimpinan OPD dan pemangku kepentingan terkait.
Kepala Kejaksaan Negeri Sinjai, Budiman, mengatakan pembentukan forum ini memiliki peran strategis dalam memperkuat sinergi antara Kejaksaan, BPJS Ketenagakerjaan, dan instansi terkait untuk meningkatkan kepatuhan pemberi kerja terhadap kewajiban jaminan sosial ketenagakerjaan.
Ia menegaskan, setiap pemberi kerja wajib mendaftarkan seluruh pekerjanya dan membayar iuran sesuai ketentuan. Melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejaksaan Negeri Sinjai siap memberikan bantuan dan pendampingan hukum, sekaligus mendorong penegakan aturan terhadap badan usaha yang tidak memenuhi kewajibannya.
Sementara itu, Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif, menegaskan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan amanat konstitusi dan hak normatif setiap pekerja untuk mendapatkan perlindungan dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan pensiun.
Komitmen tersebut diperkuat melalui Peraturan Bupati Sinjai Nomor 40 Tahun 2020 tentang Program Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang telah diperbarui melalui Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2024.
Ratnawati juga mengapresiasi Kejaksaan Negeri Sinjai, khususnya Bidang Datun, atas perannya dalam mendorong kepatuhan badan usaha. Kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dan Kejaksaan Negeri Sinjai sendiri telah terjalin sejak 2018 dan diperkuat melalui perjanjian kerja sama di tingkat Provinsi Sulawesi Selatan pada 2023.
Berdasarkan laporan per 31 Oktober 2026, cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai baru mencapai 31,54 persen, dengan 46.910 pekerja telah terlindungi. Sementara sekitar 101.812 pekerja lainnya belum mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potensi kerentanan sosial-ekonomi bagi keluarga pekerja apabila terjadi risiko di tempat kerja,” ujarnya.
Untuk meningkatkan cakupan kepesertaan, Bupati menyampaikan tiga arahan. Pertama, seluruh OPD dan pemerintah desa diminta memastikan tenaga kerja di lingkup masing-masing, termasuk tenaga honorer, PPPK paruh waktu, perangkat desa, serta pekerja pada kegiatan yang dibiayai APBD dan APBDes, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.
Kedua, pimpinan perusahaan, badan usaha, dan penyedia jasa konstruksi diminta memenuhi kewajiban mendaftarkan pekerja dan membayar iuran secara tertib. Forum ini diharapkan menjadi momentum penyelesaian tunggakan sekaligus mencegah munculnya tunggakan baru.
Ketiga, Forum Kepatuhan diminta menjalankan fungsi secara optimal melalui edukasi, sosialisasi, monitoring, evaluasi, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk mempercepat perluasan perlindungan pekerja di Kabupaten Sinjai.
Bupati menegaskan, pemerintah daerah mendukung pendekatan edukasi dan pendampingan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Sinjai bersama BPJS Ketenagakerjaan, dengan tetap mengedepankan penegakan aturan secara proporsional terhadap pihak yang sengaja mengabaikan kewajibannya.
“Perlindungan pekerja adalah investasi sosial yang berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga dan stabilitas daerah,” tegasnya.
Ia berharap sinergi pemerintah daerah, Kejaksaan Negeri Sinjai, BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan mampu mempercepat terwujudnya Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Sinjai, sehingga seluruh pekerja mendapatkan hak perlindungan secara optimal.(Tim Humas)
