Pimpin Evaluasi Pertumbuhan Ekonomi, Asisten Andi Ilham Abubakar Tekankan Data yang Akurat dan Terukur
SINJAI – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, menekankan pentingnya penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Sinjai dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam mengawal pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Andi Ilham saat memimpin Rapat Evaluasi Kinerja Pertumbuhan Ekonomi Triwulan II Kabupaten Sinjai yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sinjai di Gedung Command Center, Rumah Jabatan Bupati Sinjai, Selasa (22/9/2026).
Menurutnya, BPS memiliki peran penting dalam memberikan pemahaman mengenai metodologi penghitungan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi naik turunnya angka pertumbuhan ekonomi daerah.
“Kita perlu berkoordinasi dan mencocokkan data dengan BPS. Karena BPS yang memiliki kewenangan dalam pengolahan data dan statistik, termasuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi berada pada angka tertentu,” ujarnya.
Ia menilai, pemahaman terhadap data menjadi penting agar pemerintah daerah tidak hanya melihat angka pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah capaian, tetapi juga mampu memahami faktor yang melatarbelakanginya.
Andi Ilham mencontohkan sektor pertanian yang sangat dipengaruhi kondisi hasil panen. Ketika produksi pertanian mengalami peningkatan atau penurunan, kondisi tersebut dapat memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro.
“Misalnya hasil panen dari sektor pertanian. Ada yang panennya meningkat, ada yang berkurang, bahkan ada yang terdampak bencana. Kondisi seperti ini tentu berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi secara makro,” katanya.
Karena itu, ia meminta seluruh perangkat daerah memastikan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terdokumentasi dengan baik dan tercermin dalam data sektoral.
Menurutnya, berbagai pekerjaan pemerintah yang dilakukan secara multisektor harus memiliki keterkaitan dengan indikator pembangunan dan dapat ditunjukkan melalui data yang terukur.
“Jangan sampai kita sudah bekerja, tetapi tidak tercatat atau tidak terhitung. Ini yang penting kita lakukan, bagaimana semua pekerjaan yang kita laksanakan bisa tercermin dalam data,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya mencatat langkah-langkah pemerintah dalam menangani berbagai persoalan yang memengaruhi kondisi ekonomi masyarakat. Penanganan bencana, misalnya, tidak hanya dilihat dari sisi penanganannya, tetapi juga perlu terdokumentasi sebagai bagian dari intervensi pemerintah terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Ia berharap penguatan data sektoral tersebut dapat membantu pemerintah daerah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi perekonomian Sinjai. Data yang valid, menurutnya, juga menjadi pijakan dalam menentukan kebijakan dan langkah intervensi pembangunan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sinjai, Haerani Dahlan, mengatakan rapat evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat Kementerian Dalam Negeri terkait pengawalan dan pengendalian pertumbuhan ekonomi daerah.
Ia menjelaskan, pertemuan tersebut sekaligus menjadi langkah awal untuk mempersiapkan data pertumbuhan ekonomi triwulan III dengan melibatkan admin statistik dari masing-masing perangkat daerah.
“Admin statistik dari masing-masing perangkat daerah ini yang mengumpulkan data sektoral sebagai bahan dalam perhitungan angka pertumbuhan ekonomi,” jelas Haerani.
Data tersebut selanjutnya akan ditarik pada 30 September 2026. Sebelum disampaikan kepada BPS, Bappeda akan melakukan verifikasi untuk memastikan seluruh data yang dihimpun sesuai dengan kondisi dan kinerja riil masing-masing perangkat daerah.
“Verifikasi ini penting karena kami berharap data yang ada benar-benar data riil, sesuai dengan apa yang sudah dikerjakan. Tidak ada lagi isian yang kosong karena datanya tidak diperbarui,” ujarnya.
Haerani berharap seluruh perangkat daerah segera menindaklanjuti hasil pertemuan dan memperbarui data sektoral secara berkala.
Dengan penguatan koordinasi, pemutakhiran data, serta verifikasi sebelum penghitungan oleh BPS, Pemerintah Kabupaten Sinjai berupaya memastikan pengukuran pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bertumpu pada angka, tetapi juga menggambarkan kondisi pembangunan dan aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih akurat.(Tim Humas)
