Wakili Sekda, Asisten II Hadiri Rapat Rekonsiliasi BUMD yang Digelar Kemendagri RI
SINJAI - Mewakili Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai Andi Ilham Abubakar mengikuti Rapat Rekonsiliasi dan Penyusunan Data Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Jumat (2/10/2026).
Rakor yang digelar Direktorat Jenderal Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri RI tersebut, diikuti melalui sambungan zoom, di Ruang Kerja Asisten II.
Forum ini menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan BUMD Awards 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada November mendatang. Ajang tersebut adalah momentum untuk memberikan apresiasi dan penghargaan kepada daerah yang dinilai berprestasi dan BUMDnya berkontribusi dalam pembangunan daerah.
Dalam rapat, pemerintah daerah diminta memastikan kelengkapan dan akurasi data BUMD sebagai salah satu bahan dalam tahapan penilaian.
Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Drs. H. Yudia Ramli saat memberikan arahan dalam rapat ini menjelaskan ada sejumlah hal yang perlu disiapkan daerah, utamanya oleh Pembina BUMD sebelum ajang tersebut dilangsungkan.
Seperti mengikuti tahapan pengumpulan data awal yang isinya memuat terkait profil dan capaian perusahaan.
“Oktober ini rencananya akan dilakukan penilaian dan November mendatang akan kami berikan apresiasi kepada daerah pembina BUMD yang berprestasi. Tapi sebelum itu, daerah harus mengisi data BUMD secara rinci,” jelasnya.
Menanggapi hal tersebut, Andi Ilham mewakili Pemkab Sinjai menyambut baik pelaksanaan BUMD Awards 2026.
Pemkab Sinjai, kata dia, akan mengikuti seluruh mekanisme yang ditetapkan, termasuk mempersiapkan data BUMD secara lengkap dan sesuai ketentuan. Ia berharap keikutsertaan tersebut dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kinerja dan kontribusi BUMD bagi pembangunan daerah.
“Kita akan ikuti mekanisme pengisiannya. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan dapat memberikan hasil yang baik bagi Kabupaten Sinjai,” ungkap Asisten Ekbang Setdakab Sinjai.
Penilaian ditekankan pada evaluasi kebijakan pembinaan, kepatuhan regulasi, kemanfaatan umum bagi masyarakat, pelayanan publik, serta sinergitas tata kelola langsung di bawah pengawasan pembinaan departemen dalam negeri.
Rekonsiliasi ini diikuti para Sekda Kabupaten/Kota, Pembina BUMD, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten/Kota, dan beberapa pihak terkait.(Tim Humas)
