Digelar Kemendagri RI, Bupati Sinjai Ikut Rakornas Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 Via Virtual

24 Desember 2025
Humas Sinjai
Digelar Kemendagri RI, Bupati Sinjai Ikut Rakornas Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025 Via Virtual

SINJAI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri RI) menggelar Rapat Koordinasi Nasional Evaluasi Realisasi APBD Tahun 2025, Rabu (24/12/2025).

Bupati Sinjai, Hj. Ratnawati Arif hadir mengikuti rakor tersebut melalui sambungan Zoom, di Command Center Kompleks Rumah Jabatan Bupati Sinjai.

Tidak sendiri, dalam rakor ini, Bupati turut didampingi Sekretaris Daerah Andi Jefrianto Asapa bersama Plt. Kepala BKAD Andi Ilham Abubakar, Kepala Bappeda Haerani Dahlan, dan Kepala Bapenda Asdar Amal Darmawan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Tito Karnavian dan dihadiri Kepala Daerah dan Pimpinan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dari seluruh Indonesia.

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan agar setiap Pemerintah Daerah wajib menjalankan pelaporan dan evaluasi realisasi APBD sebagai bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan begitu, optimalisasi target pendapatan mampu tercapai maksimal dan mendorong percepatan pendapatan.

Sementara itu, Plt. Kepala BKAD, Andi Ilham Abubakar menyampaikan bahwa realisasi APBD Kabupaten Sinjai masuk dalam zona tengah mengingat realisasi pendapatan berkisar di persentase 82%, sementara itu realisasi belanja berkisar di 72% dan masih terus berjalan hingga kini.

Terkait hal tersebut, Andi Ilham optimis bahwa APBD Kabupaten Sinjai tahun 2025 terserap dengan baik.

Menanggapi adanya penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun 2026, Andi Ilham berharap realisasi APBD nantinya tetap menyentuk angka normal.

“Mudah-mudahan pengurangan TKD tersebut dapat diimbangi dengan adanya Peningkatan Asli Daerah (PAD) agar setiap program kegiatan dan realisasi dapat berjalan sesuai harapan," ungkapnya.

Andi Ilham menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan senantiasa meningkatkan inovasi dalam upaya membentuk kemandirian finansial daerah sehingga program pemerintah mampu berjalan optimal. (Tim Website)

Bagikan Berita