Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo, 114 Juta Warga Terjangkau Cek Kesehatan Gratis dan Layanan Kesehatan Diperkuat
JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) terus memperkuat kolaborasi dalam pelaksanaan program prioritas bidang kesehatan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperluas akses pelayanan kesehatan, serta mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh Indonesia.
Berbagai capaian tersebut merupakan bagian dari arah pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, sekaligus mendukung agenda Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden.
Berdasarkan pemaparan Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran Kemenkes pada 11 November 2026, terdapat sejumlah capaian penting yang meliputi pelaksanaan Cek Kesehatan Gratis (CKG), percepatan penuntasan tuberkulosis (TB), peningkatan kualitas rumah sakit daerah, bantuan alat kesehatan, penguatan sumber daya manusia kesehatan, hingga dukungan pendanaan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
Cek Kesehatan Gratis Jangkau 114 Juta Penduduk
Salah satu capaian signifikan terlihat dari pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Hingga 1 November 2026, tercatat sekitar 114,06 juta penduduk telah mendapatkan pelayanan pemeriksaan kesehatan.
Dari target 130,34 juta penduduk yang dilayani, sebanyak 121,50 juta orang telah mendaftar dan 114,06 juta orang telah hadir atau mendapatkan pemeriksaan.
Pelaksanaan program ini mencakup sekitar 189.665 sekolah, 10.319 puskesmas, 514 kabupaten/kota, dan 38 provinsi. Rata-rata kehadiran peserta mencapai 487 ribu orang per hari.
Program CKG juga menjadi sarana deteksi dini berbagai permasalahan kesehatan masyarakat. Hasil pemeriksaan menunjukkan hipertensi, diabetes, dan hiperkolesterol menjadi perhatian utama dalam penanganan kesehatan.
Tercatat sekitar 9,3 juta kasus hipertensi dan diabetes terdeteksi melalui program tersebut, dengan sekitar 1 juta kasus telah mulai mendapatkan pengobatan. Ketersediaan obat, tenaga kesehatan, serta pemantauan pasien di daerah menjadi faktor penting dalam memperluas penanganan kasus yang masih tersisa.
Percepatan Penuntasan Tuberkulosis
Dalam upaya mempercepat penuntasan tuberkulosis, Kementerian Kesehatan terus meningkatkan penemuan kasus, akses pemeriksaan, pencegahan, serta keberhasilan pengobatan.
Berdasarkan data pengolahan Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) per 3 November 2026, sebanyak 704.069 kasus TB telah ditemukan atau mencapai sekitar 65 persen dari target 90 persen. Sementara itu, sekitar 635 ribu kasus telah mendapatkan pengobatan atau mencapai sekitar 90 persen dari target 95 persen.
Strategi penanganan dilakukan melalui perluasan skrining dan diagnostik TB, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada kontak erat pasien, pengembangan vaksin TB, serta penggunaan regimen pengobatan yang lebih singkat.
Upaya tersebut juga dilakukan melalui integrasi skrining TB dengan program CKG di puskesmas, komunitas, kementerian/lembaga, dan sektor swasta.
Pada 2026, skrining TB telah dilaksanakan terhadap 40.910 warga binaan lapas dan rumah tahanan serta 24.623 santri pondok pesantren. Selain itu, integrasi skrining juga telah berlangsung di 27 kementerian/lembaga.
Peningkatan Kualitas 66 Rumah Sakit Daerah
Pemerintah juga terus mendorong peningkatan kualitas fasilitas pelayanan kesehatan melalui program peningkatan rumah sakit daerah dari kelas D atau D Pratama menjadi kelas C.
Program ini menyasar 66 rumah sakit umum daerah (RSUD) di berbagai wilayah Indonesia, dengan pembagian pelaksanaan sebanyak 22 RSUD pada 2025, 20 RSUD pada 2026, dan 24 RSUD pada 2027.
Hingga November 2026, sebanyak 21 RSUD telah menyelesaikan pembangunan 100 persen. Sementara itu, pada pelaksanaan tahap 2026, sebanyak 18 dari 20 rumah sakit telah memulai pembangunan.
Peningkatan kualitas rumah sakit juga didukung penyediaan peralatan kesehatan canggih, seperti CT Scan, mammografi, dan Cathlab.
Selain pembangunan infrastruktur, pemenuhan tenaga medis menjadi perhatian penting. Dari 66 RSUD yang menjadi lokus program, sebanyak 35 rumah sakit atau sekitar 53 persen telah memiliki tujuh jenis dokter spesialis dasar secara lengkap.
Distribusi Bantuan Alat Kesehatan Diperluas
Penguatan pelayanan kesehatan juga dilakukan melalui distribusi alat kesehatan ke rumah sakit, puskesmas, dan laboratorium kesehatan masyarakat.
Melalui program SIHREN, sekitar 563 alat kesehatan telah didistribusikan ke 313 rumah sakit yang tersebar di 36 provinsi dan 287 kabupaten/kota.
Sementara melalui program SOPHI, sebanyak 16.052 alat kesehatan telah dikirimkan ke 7.155 puskesmas di 38 provinsi dan 462 kabupaten/kota.
Adapun melalui program InPULS, pemerintah merencanakan distribusi 1.824 alat kesehatan ke 377 laboratorium kesehatan masyarakat yang tersebar di 332 kabupaten/kota dan 38 provinsi.
Distribusi tersebut diharapkan memperkuat kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kemampuan pemeriksaan, serta memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang lebih berkualitas.
Penguatan dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Dalam aspek sumber daya manusia, Kementerian Kesehatan terus melakukan percepatan produksi, peningkatan kompetensi, dan pemerataan tenaga medis serta tenaga kesehatan.
Program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit atau Hospital Based telah berjalan di enam rumah sakit pendidikan penyelenggara utama (RSPPU), dengan total 221 peserta pendidikan atau residen.
Selain itu, pada 2026 Kementerian Kesehatan mengembangkan 55 program studi pendidikan dokter spesialis baru pada 52 RSPPU untuk mendukung pemenuhan tujuh spesialis dasar serta layanan prioritas KJSU-KIA.
Upaya peningkatan kualitas SDM juga dilakukan melalui program beasiswa. Materi Kementerian Kesehatan mencatat pemberian beasiswa pada periode 2024–2026 untuk dokter spesialis, dokter dan dokter gigi, serta tenaga kesehatan.
Untuk meningkatkan pemerataan tenaga kesehatan, sebanyak 371 dokter spesialis telah didayagunakan melalui program Pendayagunaan Dokter Spesialis (PGDS). Selain itu, sebanyak 3.648 tenaga medis dan tenaga kesehatan telah ditempatkan melalui program penugasan khusus, terutama pada puskesmas di daerah terpencil, sangat terpencil, dan pedesaan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya mengatasi kesenjangan ketersediaan tenaga kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan di wilayah yang masih mengalami kekurangan tenaga medis.
Dukungan Anggaran melalui DAK Bidang Kesehatan
Dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas kesehatan juga diperkuat melalui alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kesehatan.
Pada 2026, total pagu DAK bidang kesehatan tercatat sebesar Rp14,60 triliun, terdiri atas DAK Fisik sebesar Rp1,87 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp12,73 triliun.
Untuk DAK Nonfisik jenis Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), total pagu mencapai Rp12,30 triliun dengan realisasi sebesar Rp7,13 triliun atau 58 persen per 31 Oktober 2026.
Sementara itu, pelaksanaan DAK Fisik 2026 diarahkan untuk mendukung penguatan layanan unggulan KJSU-KIA di 230 rumah sakit, penyediaan sarana dan prasarana di 53 rumah sakit daerah, serta pembangunan puskesmas yang mengalami kerusakan berat di 30 lokasi.
Dukungan pendanaan tersebut menjadi instrumen penting dalam memperkuat kapasitas pelayanan kesehatan, baik di tingkat rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan dasar.
Kolaborasi Menjadi Kunci Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa pembangunan sektor kesehatan membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga medis, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui penguatan program promotif dan preventif, percepatan penanganan penyakit, peningkatan fasilitas kesehatan, distribusi alat kesehatan, serta pemerataan tenaga medis, pemerintah terus mendorong terwujudnya sistem kesehatan nasional yang lebih kuat dan merata.
Kolaborasi yang berkelanjutan diharapkan mampu memastikan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas, terjangkau, dan berkeadilan.(Tim Humas Pemkab Sinjai)