Bupati Sinjai Serahkan Ranperda APBD 2027 ke DPRD dalam Rapat Paripurna
SINJAI – Bupati Sinjai, Dra. Hj. Ratnawati Arif, menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2027 kepada Ketua DPRD Sinjai Andi Jusman.
Penyerahan berlangsung dalam Rapat Paripurna Dewan, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sinjai, Selasa (17/11/2026).
Dalam sambutannya, Bupati menjelaskan bahwa penyerahan ranperda ini merupakan kelanjutan dari tahapan penyusunan APBD 2027. Sebelumnya, Pemkab Sinjai dan DPRD telah menandatangani Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Tahun 2027 setelah pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Bupati juga memaparkan bahwa pendapatan daerah tahun 2027 direncanakan sebesar Rp977,40 Miliar lebih dengan rincian, Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp151,06 Miliar lebih, Pendapatan Transfer Rp826,34 Miliar lebih, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berjumlah Nol rupiah.
Sementara dari sisi rencana belanja daerah tahun 2027 sebesar Rp976,40 Miliar lebih, terdiri dari, Belanja Operasi Rp841,06 Miliar lebih, Belanja Modal Rp46,52 Miliar lebih, Belanja Tidak Terduga Rp3,23 Miliar lebih, Belanja Transfer Rp85,58 Miliar lebih. Dengan komposisi tersebut, APBD 2027 diproyeksikan surplus sekitar Rp1 Miliar.
Pada sisi pembiayaan, penerimaan direncanakan Rp8,35 Miliar lebih yang bersumber dari perkiraan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2026.

Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp9,35 Miliar lebih, terdiri dari pembayaran pokok pinjaman Rp8,35 Miliar lebih dan penyertaan modal Rp1 Miliar. Pembiayaan netto tercatat minus Rp1 Miliar, sehingga SiLPA tahun anggaran berkenaan berada pada posisi nol rupiah.
Bupati juga menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat telah menetapkan alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2027 melalui Portal DJPK Kementerian Keuangan. Alokasi untuk Sinjai mengalami kenaikan pada pos DAU, DBH, dan DAK Non Fisik. Sebaliknya, DAK Fisik dan Dana Insentif Fiskal (DIF) tidak lagi dialokasikan pada 2027.
“Pemerintah Daerah bersama DPRD perlu menyesuaikan kembali arah kebijakan yang telah disepakati dalam KUA-PPAS 2027, baik untuk pendapatan, belanja, maupun pembiayaan, melalui pembahasan RAPBD 2027,” ungkapnya.
Bupati menegaskan bahwa Ranperda APBD disusun berpedoman pada PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2027.
Penyusunannya juga disesuaikan dengan Kepmendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026 dan diolah melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Di akhir sambutan, Bupati menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas dukungan dan kerja samanya. Ia berharap pembahasan berjalan lancar sehingga perda APBD dapat ditetapkan tepat waktu tanpa mengurangi kualitas pembahasan, dan APBD 2027 dapat dilaksanakan lebih awal sesuai harapan masyarakat.

Ia juga berterima kasih kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Badan Anggaran DPRD, serta seluruh kepala perangkat daerah yang telah menyelesaikan rancangan tersebut.
Rancangan perda ini selanjutnya akan dibahas DPRD pada tahapan berikutnya. Sebelum itu, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pemandangan umum atas ranperda tersebut.
Sementara itu, Ketua DPRD Sinjai menyampaikan bahwa Pembahasan RAPBD bukan sekadar pemenuhan prosedur
normatif dalam perencanaan keuangan daerah, melainkan merupakan momentum strategis untuk menentukan arah, prioritas, serta kualitas pembangunan daerah pada tahun yang akan datang.
“APBD Tahun Anggaran 2027 tentunya harus diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD kita yang memasuki tahun ketiga serta untuk menjawab berbagai kebutuhan dan tantangan pembangunan yang terus kita hadapi,” jelasnya.
Rapat paripurna ini dihadiri Wakil Bupati Sinjai Andi Mahyanto Mazda, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para Staf Ahli, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, Lurah, dan Kepala Desa, serta undangan lainnya.(Tim Humas)