Pemkab Sinjai Cek SPBU, Kadis PPESDM Siapkan Langkah Atasi Antrean BBM
SINJAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai bergerak menindaklanjuti antrean panjang kendaraan yang terjadi di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa pekan terakhir.
Melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral (PPESDM), Pemkab Sinjai melakukan pemantauan langsung untuk memastikan penyebab antrean sekaligus mencari langkah penanganannya.
Kepala Dinas PPESDM Sinjai, Hj. Sukmawati Syarifuddin mengatakan pihaknya telah memerintahkan kepala bidang terkait untuk mengecek kondisi di sejumlah SPBU. Hasil pemantauan tersebut akan menjadi bahan laporan kepada Bupati Sinjai untuk menentukan langkah selanjutnya.
"Setelah melihat kondisi di lapangan, hasilnya akan kami laporkan langsung kepada Bupati. Kami juga akan membentuk satgas untuk mencari penyebab sekaligus solusi terkait antrean panjang ini," ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (8/9/2026).
Rencana pembentukan satgas menjadi salah satu langkah Pemkab Sinjai untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM di lapangan. Tim tersebut akan melibatkan sejumlah unsur terkait, di antaranya Polres Sinjai, Kodim 1424 Sinjai, Kejaksaan Negeri Sinjai, Satpol PP, serta Dinas Perhubungan.
Langkah ini diperlukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai ketentuan sekaligus mencegah adanya praktik yang dapat mengganggu ketersediaan BBM dan merugikan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas PPESDM Sinjai, Usman, mengungkapkan hasil peninjauan di empat SPBU di Sinjai belum menemukan adanya kelangkaan BBM.
Menurutnya, pasokan BBM dari Pertamina ke SPBU masih berjalan normal dan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan untuk masing-masing SPBU.
"Jadi berdasarkan hasil peninjauan kami, tidak terjadi kelangkaan BBM. Distribusi dari Pertamina ke SPBU berjalan normal sesuai kuota," jelasnya.
Meski pasokan disebut normal, panjangnya antrean kendaraan di sejumlah SPBU diduga dipengaruhi meningkatnya pembelian BBM oleh masyarakat. Pemantauan di lapangan juga menemukan indikasi praktik pelangsiran atau pembelian BBM dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang.
"Yang terjadi adalah kepanikan warga. Kemudian kami mengindikasikan adanya praktik pelangsiran. Kondisi ini akan kami laporkan kepada Bupati untuk selanjutnya dibentuk satgas," katanya.
Pemkab Sinjai selanjutnya akan memperkuat pengawasan melalui satgas yang melibatkan lintas sektor. Tim tersebut diharapkan dapat mengidentifikasi penyebab antrean sekaligus melakukan penertiban apabila ditemukan praktik pelangsiran.
Selain pengawasan di lapangan, Pemkab Sinjai juga telah menyurati pihak Pertamina untuk meminta penambahan kuota BBM, khususnya Pertalite, di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut ditempuh sebagai bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga pasokan BBM dan mengurai antrean, sehingga kebutuhan masyarakat Sinjai tetap dapat terpenuhi.(Tim Humas)
