Pemkab Sinjai Harmonisasikan Dua Ranperbup, Perkuat Tata Kelola ADD dan Penyusunan APBDesa 2027
SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) melaksanakan kegiatan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dua Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup), Kamis (12/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung secara virtual dari Ruang Rapat Command Center Kabupaten Sinjai ini membahas dua rancangan regulasi, yakni Ranperbup tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Sinjai serta Ranperbup tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2027.
Kegiatan ini melibatkan unsur Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Dinas PMD, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat, tim penyusun Ranperbup, serta peserta terkait lainnya.
Dalam pengantarnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sinjai Yuhadi Samad menyampaikan bahwa penyusunan kedua rancangan peraturan tersebut merupakan langkah penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus pedoman bagi pemerintah desa dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa.
Khusus terkait Ranperbup tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, dan Penyaluran ADD, ia menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat.
"Oleh karena itu, mekanisme pengalokasian, pembagian, dan penyalurannya harus diatur secara jelas, terukur, transparan, dan akuntabel, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa materi muatan Ranperbup tentang ADD disusun dalam lima bab, meliputi ketentuan umum, tata cara pengalokasian ADD setiap desa, pengalokasian dan pembagian ADD, penyaluran ADD, serta ketentuan penutup.
Pengaturan tersebut diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai mekanisme dan tahapan pengalokasian ADD, komponen pembagian kepada setiap desa, hingga persyaratan dan tata cara penyalurannya kepada pemerintah desa.
Ia juga berharap melalui kegiatan harmonisasi ini dapat diperoleh berbagai masukan, koreksi, dan penyempurnaan, baik dari aspek kesesuaian norma, teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, maupun sinkronisasi dengan regulasi yang lebih tinggi.
"Kami sangat mengharapkan arahan dan masukan dari Kanwil Kementerian Hukum serta Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai agar rancangan peraturan ini memiliki landasan hukum yang kuat, tidak menimbulkan multitafsir, serta dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian bagi pemerintah desa," harapnya.
Sementara itu, harmonisasi Ranperbup tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2027 diarahkan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi pemerintah desa dalam menyusun perencanaan dan penganggaran desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui penyusunan regulasi tersebut, pemerintah daerah berupaya memastikan proses penyusunan APBDesa berjalan secara tertib, terarah, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Keterlibatan Kanwil Kementerian Hukum, Bagian Hukum, BKAD, dan Inspektorat dalam proses harmonisasi ini menjadi bagian penting untuk memastikan substansi kedua Ranperbup memiliki kesesuaian secara yuridis, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, serta dapat diterapkan sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pemerintah Kabupaten Sinjai berharap kedua regulasi tersebut nantinya dapat menjadi landasan hukum yang kuat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, profesional, transparan, dan akuntabel, sekaligus mendukung efektivitas pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa di Kabupaten Sinjai.(Tim Humas)
