Pemkab Sinjai Ikut Rakor Pengendalian Inflasi Jelang Ramadan
SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai kembali mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Rabu (18/2/2026).
Rakor pengendalian inflasi yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Program 3 Juta Rumah ini, diikuti secara virtual oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar di Ruang Kerjanya.
Rakor yang dipimpin Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir tersebut dilakukan secara berkala untuk mengetahui kondisi pasar di beberapa daerah, sekaligus mencari alternatif untuk menjaga harga pangan tetap terjangkau terlebih menjelang Ramadan.
Dalam laporan Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada minggu kedua Februari, Provinsi Sulawesi Selatan masuk dalam 21 Provinsi yang mengalami kenaikan IPH yakni 0,05. Komoditas yang menyebabkan kenaikan IPH tersebut diantaranya cabai rawit, minyak goreng dan daging ayam ras.
Sejalan dengan hal tersebut, Tomsi Tohir mengimbau agar kenaikan tersebut segera diantisipasi.
"Hal-hal seperti ini jangan dibiarkan, begitu ada harga yang naik segera dalami penyebabnya agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu. Teman-teman mungkin mengatakan naiknya cuma sedikit namun bagi masyarakat kenaikan tersebut sangat dirasakan," ungkapnya.
Lebih lanjut, Tomsi Tohir pun berharap agar satgas pangan bersama dengan TPID turun langsung memantau harga pasar di wilayah masing-masing selama bulan Ramadan.
Melalui rakor tersebut, pemerintah daerah juga didorong untuk mendukung percepatan penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai upaya perlindungan konsumen dan peningkatan daya saing produk lokal. Dan dilakukan evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap program tiga juta rumah yang menjadi salah satu program prioritas nasional.
Dengan mengikuti rakor bersama Kemendagri tersebut, Pemerintah Kabupaten Sinjai siap berkomitmen penuh dalam menjaga stabilitas harga, terutama pada bulan Ramadan ini, dan mendukung kebijakan nasional dalam hal jaminan produk halal serta percepatan realisasi program tiga juta rumah dalam rangka penyediaan hunian layak bagi masyarakat.
Sekadar diketahui, rakor tersebut diikuti oleh seluruh pemerintah daerah se-Indonesia. (Tim Website)
