Sekda Pimpin MSCP KPK Bahas Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi di Sinjai

SINJAI - Pemerintah Kabupaten Sinjai menggelar rapat Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Ruang Kerja Sekda Sinjai, Kamis (6/11/2025) siang.

MCSP yang dipimpin Sekretaris Daerah Ani Jefrianto Asapa ini dilakukan guna menindaklanjuti pemenuhan indikator Indeks  Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD).

Rapat ini juga dilakukan untuk mengetahui progres pencapaian indikator program pemberantasan korupsi dilingkup Pemerintah Kabupaten Sinjai, melalui kelengkapan dokumen masing-masing OPD berwenang.

Ada 8 sektor/area intervensi yang menjadi poin pembahasan diantaranya perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, optimalisasi pajak daerah, dan perizinan.

“Rapat koordinasi dilaksanakan dengan tujuan untuk memaksimalkan dokumen dalam 8 area intervensi,” ungkap Sekda.

Sekda juga mengingatkan pentingnya  konsistensi dalam penyampaian data dari OPD, termasuk penganggaran dokumen yang dinilai harus sesuai masa berlaku karena akan mempengaruhi penilaian Kabupaten Sinjai kedepannya.

“Intinya konsistensi data. Usahakan jangan ada pengunggahan dokumen yang berulang,” pesan Andi Jefrianto.

Sekda berharap segala yang menjadi poin pembenahan segera ditindaklanjuti dan dimaksimalkan.

“Mudah-mudahan progres pengunggahan dokumen penilaian dapat meningkat dalam beberapa waktu kedepan,” harap Sekda.

Dalam kesempatan ini juga disampaikan terkait undangan khusus KPK RI kepada 4 daerah di Sulawesi Selatan termasuk Kabupaten Sinjai, Bone, Pare-Pare, dan Barru.

Undangan khusus melalui sambungan zoom tersebut rencananya akan dilakukan 18 November mendatang dan akan berfokus pada  penyampaian terkait pencegahan korupsi dan perbaikan tata kelola Pemerintah Daerah.

Dalam kesempatan ini, masing-masing OPD memaparkan sejauh mana progres pengunggahan dokumennya.

Turut hadir Inspektur Inspektorat Daerah, Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKAD, Kepala DPMPTSP, Kepalq Disdukcapil, Kepala Diskominfosan dan beberapa OPD terkait. (Tim Website)