Bupati Ratnawati Sampaikan Empat Aspirasi Daerah dalam Forum REBOAN Kemendagri
SINJAI – Bupati Sinjai, Dra. Hj. Ratnawati Arif, mengikuti Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah Antar Kepala Daerah dan Kementerian Dalam Negeri (REBOAN) yang digelar Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda) Kemendagri secara daring, Rabu (14/10/2026).
Bupati mengikuti kegiatan tersebut dari Command Center Rumah Jabatan Bupati Sinjai, didampingi Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Andi Tenri Rawe Baso, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Andi Ilham Abubakar, serta sejumlah Kepala OPD.
Forum REBOAN tersebut menjadi ruang komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk membahas berbagai persoalan penyelenggaraan otonomi daerah, termasuk tantangan pembangunan dan kebutuhan daerah.
Dalam forum tersebut, Bupati Ratnawati menyampaikan sejumlah aspirasi strategis yang berkaitan dengan penguatan kapasitas fiskal, pembangunan infrastruktur, sinkronisasi program nasional, serta penyelesaian batas wilayah.
Salah satu perhatian utama adalah kebijakan Transfer ke Daerah (TKD) yang diharapkan Bupati tetap mempertimbangkan kebutuhan riil dan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Dalam pemaparan Bupati, disampaikan bahwa pada APBD 2026, Kabupaten Sinjai menganggarkan pendapatan sebesar Rp947,21 miliar, yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp116,51 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp802,96 miliar. Sementara itu, anggaran belanja daerah mencapai Rp991,61 miliar.
“Komposisi tersebut menggambarkan besarnya ketergantungan pembiayaan pembangunan Sinjai terhadap dukungan pemerintah pusat dan provinsi. Di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Sinjai tetap dituntut menjaga keberlangsungan pelayanan dasar sekaligus memenuhi kebutuhan pembangunan daerah,” terang Bupati.
Selain itu, Bupati juga mendorong penguatan dukungan pendanaan pemerintah pusat untuk penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan pembangunan infrastruktur strategis, khususnya jalan, jembatan, irigasi, serta sarana penunjang kegiatan ekonomi masyarakat yang belum dapat dipenuhi secara optimal melalui APBD.
Kemudian juga terkait penguatan koordinasi dan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan kemampuan pelaksanaan di daerah, termasuk dalam pelaksanaan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis, dengan kejelasan pembagian peran dan dukungan sesuai kewenangan masing-masing.
Persoalan lain yang juga disampaikan orang nomor satu di daerah ini adalah penyelesaian batas daerah antara Kabupaten Sinjai dan Kabupaten Bulukumba yang hingga saat ini, masih terdapat tiga subsegmen batas wilayah yang belum rampung.
“Pemkab Sinjai berharap pemerintah pusat, khususnya Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri, dapat memberikan fasilitasi dan arahan yang lebih konkret agar proses penyelesaian ketiga subsegmen tersebut memperoleh kejelasan dan kepastian tindak lanjut” harapnya.
Pada kesempatan tersebut, Pemkab Sinjai juga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat melalui tambahan Transfer ke Daerah berupa Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan dan pembayaran kurang bayar Dana Bagi Hasil (DBH).
Dukungan tersebut diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah, menjaga keberlanjutan pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Melalui forum REBOAN, Bupati Sinjai berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah sehingga kebijakan pembangunan dapat diselaraskan dengan kebutuhan masyarakat dan karakteristik wilayah.
Pemkab Sinjai optimistis bahwa dukungan pemerintah pusat yang disertai komitmen dan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah akan memberikan dampak pembangunan yang lebih besar bagi masyarakat.(Tim Humas)
