Pemkab Sinjai Ikut Rakor dengan Kemendagri, Bahas Inflasi hingga Sertifikat Tanah Gratis
SINJAI – Pemerintah Kabupaten Sinjai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara daring, Selasa (3/11/2026).
Rakor yang dilakukan melalui zoom meeting tersebut diikuti Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sinjai, Andi Ilham Abubakar, dari Ruang Kerjanya.
Pertemuan ini membahas langkah konkret pengendalian inflasi di daerah, sekaligus memperkuat kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terkait program sertifikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam arahannya, pihak Kemendagri menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga. Setiap daerah juga diminta menyiapkan paparan mengenai perkembangan harga, kendala yang dihadapi, serta upaya konkret yang telah dilakukan untuk mengendalikan inflasi.
Keikutsertaan Pemkab Sinjai dalam rakor tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk terus memperkuat koordinasi dan memastikan kebijakan pengendalian inflasi berjalan efektif hingga tingkat daerah.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Sinjai, Andi Ilham Abubakar, menyampaikan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan koordinasi lintas sektor, terutama dalam memantau pergerakan harga dan mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi pasokan maupun distribusi barang kebutuhan pokok.
“Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu sektor saja. Diperlukan sinergi seluruh perangkat daerah untuk memantau perkembangan harga, menjaga ketersediaan pasokan, serta mengantisipasi potensi gejolak harga agar daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemkab Sinjai akan terus memperkuat langkah koordinasi dan pemantauan di lapangan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Melalui rakor ini, diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat, baik dalam menjaga stabilitas harga maupun mendukung program lintas kementerian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.(Tim Humas)
