Kepala Balitbangda Sinjai Tampil di Forum Nasional BSKDN Kemendagri, Paparkan Strategi Riset dan Inovasi

SINJAI – Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Sinjai, Alamsyah Bahar, tampil sebagai narasumber dalam kegiatan Temu Ramah Aspirasi Strategis (TERAS) BSKDN yang diselenggarakan Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom dan disiarkan melalui kanal YouTube BSKDN Kemendagri tersebut mengangkat tema “Balitbangda Berdampak: Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah melalui Riset, Inovasi dan Kolaborasi”.

Forum tersebut turut menghadirkan Kepala BSKDN Kemendagri, R. Gani Muhammad serta Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik, Dr. T.R. Fahsul Falah.

Dalam paparannya, Alamsyah Bahar mengemukakan pentingnya perubahan orientasi lembaga penelitian dan pengembangan daerah, dari sekadar menghasilkan dokumen kajian menjadi institusi yang berperan aktif dalam membantu menyelesaikan persoalan pembangunan dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Menurutnya, keberhasilan Balitbangda tidak semestinya hanya diukur dari jumlah penelitian, kajian, atau inovasi yang dihasilkan, tetapi juga dari sejauh mana hasil tersebut dimanfaatkan dalam pengambilan kebijakan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

"Ukuran keberhasilan Balitbangda bukan hanya berapa banyak penelitian yang dihasilkan, tetapi seberapa jauh hasil penelitian tersebut digunakan untuk memperbaiki kebijakan, meningkatkan pelayanan publik, dan menyelesaikan persoalan daerah," ungkap Alamsyah dalam materi paparannya.

Alamsyah juga menjelaskan bahwa Balitbangda perlu memperkuat tiga peran strategis, diantaranya diagnosis, orkestrasi, dan dampak.

Diagnosis berfokus pada pada identifikasi akar masalah berdasarkan data dan hasil kajian, orkestrasi menghubungkan perangkat daerah, akademisi, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan lainnya sedangkan dampak memastikan rekomendasi dan inovasi benar-benar menghasilkan perbaikan kinerja.

Ia menilai bahwa pemerintah daerah sebenarnya telah memiliki berbagai sumber daya yang dapat dioptimalkan melalui koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik.

Karena itu, Balitbangda tidak harus melaksanakan seluruh penelitian atau menciptakan semua inovasi secara mandiri, tetapi dapat mengambil peran sebagai penghubung antara kebutuhan pemerintah daerah dengan sumber pengetahuan dan keahlian yang tersedia.

Dalam forum tersebut, Kepala Balitbangda Sinjai turut memperkenalkan dua program unggulan yang dikembangkan Balitbangda, yakni Forum Riset dan Inovasi Daerah serta Sistem Akuntabilitas Inovasi Daerah atau yang disingkat “SAMAKI”.

“Forum Riset dan Inovasi Daerah diarahkan menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, akademisi, peneliti, dan praktisi untuk membahas persoalan strategis pembangunan serta merumuskan alternatif solusi berbasis data dan hasil penelitian,” tambahnya.

Melalui forum ini, kebutuhan penelitian diharapkan tidak lagi semata-mata ditentukan berdasarkan topik kajian, melainkan berangkat dari persoalan nyata yang dihadapi perangkat daerah.

Salah satu pendekatan yang ditawarkan adalah pengembangan “Problem Bank” atau bank masalah daerah sebuah mekanisme identifikasi, pencatatan, dan pemetaan persoalan strategis yang dapat dijadikan dasar dalam menentukan prioritas riset dan inovasi.

Sementara itu, SAMAKI dikembangkan sebagai instrumen tata kelola inovasi daerah yang mendukung proses pengusulan, verifikasi, penilaian kelayakan, uji coba, penerapan, hingga monitoring dan evaluasi inovasi.

Melalui sistem tersebut, inovasi diharapkan tidak hanya muncul menjelang kegiatan lomba atau penilaian, tetapi berkembang menjadi bagian dari proses perbaikan kinerja perangkat daerah secara berkelanjutan.

Hal menarik lainnya yang juga dipaparkan adalah penekanan pada pentingnya inovasi dan kolaborasi di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Menurut Alamsyah, keterbatasan anggaran seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk menata kembali cara kerja, mengoptimalkan sumber daya yang tersedia, dan menghindari duplikasi kegiatan yang tidak diperlukan. Salah satunya melalui optimalisasi peran tiga Staf Ahli Bupati Sinjai sebagai koordinator tematik dalam mendukung Forum Riset dan Inovasi Daerah, sesuai bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Melalui pendekatan tersebut, Staf Ahli dapat berkontribusi dalam pembahasan persoalan strategis lintas sektor, sementara Balitbangda menjalankan fungsi fasilitasi, koordinasi kajian, dan pengelolaan agenda forum.

Gagasan ini dinilai berpotensi memperkuat pemanfaatan kapasitas aparatur yang telah tersedia tanpa harus langsung membentuk struktur organisasi baru.

"Efisiensi anggaran bukan alasan untuk berhenti berinovasi. Justru keterbatasan anggaran harus mendorong kita berinovasi dalam memanfaatkan sumber daya yang sudah ada," tegas Alamsyah.

Ia juga mengingatkan bahwa inovasi tidak selalu identik dengan pembangunan aplikasi digital atau pengadaan teknologi baru. Penyederhanaan prosedur, perbaikan mekanisme koordinasi, dan optimalisasi sumber daya juga dapat menjadi bentuk inovasi apabila menghasilkan manfaat yang terukur.

Partisipasi Kepala Balitbangda Sinjai sebagai narasumber dalam forum BSKDN Kemendagri menjadi kesempatan untuk memperkenalkan pendekatan pengembangan riset dan inovasi yang sedang dibangun di Kabupaten Sinjai kepada pemerintah daerah lainnya.

Melalui pendekatan tersebut, Balitbangda Sinjai berupaya memperkuat keterhubungan antara penelitian, perumusan kebijakan, pengembangan inovasi, serta evaluasi hasil pembangunan.

Alamsyah berharap gagasan yang dipaparkan dapat menjadi bahan pertukaran pengalaman dan pembelajaran antardaerah, sekaligus mendorong penguatan peran lembaga penelitian dan pengembangan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Ia menekankan bahwa tantangan ke depan bukan hanya menghasilkan lebih banyak penelitian dan inovasi, melainkan memastikan bahwa setiap hasil penelitian dan inovasi memiliki kontribusi yang jelas terhadap penyelesaian persoalan pembangunan.

"Riset tidak boleh berhenti pada laporan, inovasi tidak boleh berhenti pada gagasan, dan kolaborasi tidak boleh berhenti pada pertemuan. Semuanya harus diarahkan untuk menghasilkan perbaikan kinerja pemerintah daerah dan manfaat nyata bagi masyarakat," tutupnya.(Tim Humas)