Sekda Sinjai Hadiri Workshop TPAKD, Dorong Akses Keuangan Perkuat Ekonomi Daerah
SINJAI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sinjai mendorong penguatan akses keuangan masyarakat sebagai bagian dari upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Sinjai, Andi Jefrianto Asapa saat mengikuti Workshop Penguatan Kapasitas Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Tahun 2026 yang digelar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat di Aula Asta Cita Rujab Gubernur Sulsel, Kamis (20/8/2026).
Menurut Jefrianto, keberadaan TPAKD memiliki peran penting dalam mempertemukan pemerintah daerah, sektor jasa keuangan, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya untuk membuka akses pembiayaan yang lebih luas bagi masyarakat.
"Kolaborasi lintas sektor merupakan kunci utama dalam menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan berkelanjutan," ujarnya.
Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Sinjai berkomitmen mendukung program TPAKD untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan, sekaligus mendorong pembiayaan yang produktif bagi pengembangan usaha di daerah.
Penguatan akses pembiayaan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pengembangan komoditas unggulan daerah. Salah satunya melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang pengembangan ekonomi daerah berbasis komoditas kakao yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan workshop.
Jefrianto menilai kerja sama tersebut dapat menjadi salah satu langkah untuk mengoptimalkan potensi kakao, termasuk di Kabupaten Sinjai, dengan memperkuat dukungan pembiayaan dan layanan keuangan bagi petani maupun pelaku usaha.
"Melalui sinergi antara TPAKD, pemerintah daerah, dan pelaku usaha, akses pembiayaan dan layanan keuangan bagi petani dan pelaku usaha kakao diharapkan semakin terbuka dan produktif. Kita berharap kerja sama ini dapat mendorong peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani kakao khususnya di Kabupaten Sinjai," pungkasnya.
Workshop yang mengusung tema "Memperkuat Sinergi TPAKD untuk Mendorong Akses Keuangan yang Inklusif, Produktif, dan Berkelanjutan" tersebut menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi sekaligus merumuskan langkah nyata dalam memperluas akses keuangan dan mendukung pengembangan ekonomi daerah.(Tim Humas)
